Berita

Pembangunan MI Sliwung Disorot, Sumber Anggaran dan Pengusul Bantuan Belum Terungkap

×

Pembangunan MI Sliwung Disorot, Sumber Anggaran dan Pengusul Bantuan Belum Terungkap

Sebarkan artikel ini

SITUBONDO – Pembangunan gedung di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, menjadi sorotan setelah sejumlah informasi mendasar mengenai kegiatan tersebut belum dijelaskan secara terbuka.

Pembangunan yang telah berlangsung sekitar 25 hari itu mulai memperlihatkan bentuk fisik bangunan. Dinding bata ringan tersusun, sementara pekerjaan konstruksi masih berlangsung menggunakan perancah bambu.

Namun, di tengah aktivitas tersebut, sejumlah pertanyaan masih menggantung. Mulai dari sumber pendanaan, nilai anggaran, identitas pengusul bantuan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Persoalan ini mengemuka setelah pengasuh Pesantren Darun Najah, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, mengaku tidak mengetahui secara detail program pembangunan maupun sumber pembiayaannya.

Dalam keterangannya, pengasuh menyebut seseorang yang dikenal dengan sebutan Ust Jun dari Bondowoso sebagai pihak yang mengajukan bantuan.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengajuan bantuan. Atas nama siapa proposal disampaikan? Dalam kapasitas apa Ust Jun bertindak? Siapa penerima bantuan yang tercatat secara administratif?

Hingga berita ini disusun, pertanyaan tersebut masih membutuhkan klarifikasi dan pemeriksaan dokumen resmi.

Papan Informasi Tak Terlihat

Dokumentasi lapangan pada Selasa (10/11/2026) memperlihatkan aktivitas pembangunan dengan sejumlah pekerjaan konstruksi yang masih berlangsung. Namun, papan informasi pembangunan tidak terlihat dalam dokumentasi tersebut.

Apabila kegiatan menggunakan bantuan pemerintah atau program yang mensyaratkan keterbukaan informasi, identitas kegiatan, sumber dana, nilai anggaran, pelaksana, dan waktu pekerjaan perlu disampaikan sesuai ketentuan.

Minimnya informasi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik. Meski demikian, kondisi itu belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran ataupun tindak pidana.

Keselamatan dan Upah Pekerja

Selain transparansi anggaran, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) turut menjadi perhatian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerja disebut belum menggunakan alat pelindung diri (APD) secara memadai.

Baca juga:
DESAK KINERJA KADES: LSM TEROPONG MINTA BUPATI DAN DANDIM SITUBONDO TURUN TANGAN SOAL LAHAN KOPERASI MERAH PUTIH

Jika informasi tersebut benar, pihak pelaksana perlu segera melakukan evaluasi. Pekerjaan konstruksi, terutama yang menggunakan perancah dan dilakukan di ketinggian, memiliki risiko kecelakaan.

Tim investigasi juga memperoleh informasi terdapat delapan pekerja. Empat tukang disebut menerima upah Rp120.000–Rp130.000 per hari, sedangkan empat pekerja pembantu menerima sekitar Rp105.000.

Dengan asumsi seluruhnya bekerja selama 25 hari, estimasi pembayaran upah mencapai Rp22,5 juta hingga Rp23,5 juta. Angka ini merupakan simulasi berdasarkan informasi lapangan, bukan hasil pemeriksaan bukti pembayaran.

Informasi lain menyebutkan kepala tukang jarang berada di lokasi. Karena itu, sistem pengawasan teknis, kesesuaian material, pondasi, struktur bangunan, dan volume pekerjaan juga perlu diperjelas.

LPKAN Minta Penjelasan

Tim Investigasi LPKAN mendorong instansi terkait menelusuri sumber pendanaan, proposal bantuan, identitas pengusul, penerima bantuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta pengawasan pekerjaan.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada kepala sekolah MI Sliwung melalui WhatsApp belum memperoleh tanggapan hingga berita ini disusun.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada kepala sekolah, ketua yayasan, pengasuh Pesantren Darun Najah, Ust Jun dari Bondowoso, pelaksana pembangunan, serta instansi pemberi bantuan.

Pembangunan fasilitas pendidikan patut didukung. Namun, dukungan tersebut tidak berarti masyarakat harus berhenti mempertanyakan transparansi.

Sebab, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari berdirinya gedung, melainkan juga kejelasan pendanaan, mutu konstruksi, keselamatan pekerja, dan pertanggungjawaban administrasi.

Tim Investigasi LPKAN menyatakan akan terus menelusuri perkembangan pembangunan tersebut.