Situbondo, BrantasNews.id,9 November 2026,Proyek peningkatan jalan lapen ruas Telaga–Mindi di Kabupaten Situbondo dengan nilai kontrak sekitar Rp1,6 miliar dan volume pekerjaan 848 meter menuai sorotan serius dari LSM Teropong. Organisasi masyarakat sipil tersebut mendesak agar pekerjaan yang dilaksanakan CV Universal Mediterian Sejahtera diperiksa secara menyeluruh menyusul adanya indikasi dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis (spek).
Aktivis LSM Teropong, Wahyu, menyampaikan keprihatinannya terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tersebut.
Berdasarkan hasil investigasi Tim LSM Teropong di lokasi beberapa hari sebelumnya, terdapat sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan klarifikasi dan pemeriksaan teknis dari instansi terkait.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah asal-usul material galian C yang digunakan dalam pekerjaan tersebut, termasuk dokumen surat dukungan material dan kejelasan titik koordinat lokasi pengambilan material.
Ada beberapa dugaan pelanggaran yang harus diluruskan dalam pengerjaan proyek lapen ruas Telaga–Mindi dengan nilai kontrak Rp1,6 miliar tersebut. Salah satunya terkait surat dukungan material galian C, dari mana asal materialnya dan di mana titik koordinat pengambilannya. Berdasarkan investigasi Tim LSM Teropong di lapangan, kami menemukan indikasi pekerjaan yang diduga tidak sesuai RAB dan spesifikasi teknis,” tegas Wahyu.
Atas dasar itu, Wahyu menyampaikan tuntutan tegas yang menjadi sikap LSM Teropong, yakni BONGKAR!
Menurutnya, apabila pemeriksaan teknis membuktikan adanya bagian pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan kontrak dan spesifikasi teknis, pekerjaan tersebut harus dibongkar dan diperbaiki sesuai standar yang telah ditetapkan.
Kalau memang ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai RAB dan spek, harus ada tindakan tegas. Bongkar bagian yang tidak sesuai dan kerjakan kembali berdasarkan ketentuan. Jangan sampai anggaran APBD yang bersumber dari uang rakyat justru menghasilkan pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Wahyu menegaskan, pihaknya akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Mas Rio), serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (DPUPP) Kabupaten Situbondo, Kadir.
Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga memerintahkan pemeriksaan teknis secara langsung di lokasi pekerjaan.
Menurutnya, pemeriksaan harus melibatkan pejabat pembuat komitmen (PPK), konsultan pengawas, kontraktor, serta pihak pelaksana proyek untuk memastikan seluruh pekerjaan telah memenuhi ketentuan kontrak.
Kami akan melaporkan persoalan ini kepada Mas Bupati Rio dan Kepala DPUPP, Mas Kadir. Kami berharap ada teguran keras dan evaluasi terhadap kontraktor, konsultan pengawas, maupun pelaksana proyek apabila ditemukan pelanggaran. Ini merupakan bentuk peran serta kami sebagai NGO dalam mengontrol penggunaan dan pelaksanaan anggaran APBD,” tegasnya.
Dugaan Ketidaksesuaian Harus Diuji dengan Ketentuan Hukum
Dalam pelaksanaan proyek pemerintah, pekerjaan konstruksi tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan penyelesaian fisik. Kualitas pekerjaan, kesesuaian volume, penggunaan material, serta pemenuhan spesifikasi teknis merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penyedia jasa.
Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Regulasi tersebut menjadi landasan agar pengadaan pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga mengatur tanggung jawab para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk kewajiban penyedia jasa untuk memenuhi ketentuan kontrak dan standar pekerjaan konstruksi.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi landasan penting dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian pekerjaan, pihak yang berwenang harus mengambil langkah korektif dan menerapkan sanksi sesuai kontrak serta ketentuan hukum yang berlaku.
Apresiasi Pembangunan Bukan Berarti Mengabaikan Pengawasan
Di sisi lain, Wahyu tetap memberikan apresiasi kepada Bupati Situbondo, Mas Rio, dan jajaran DPUPP atas berbagai pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan hingga ke pelosok wilayah.
Menurutnya, pembangunan jalan memiliki manfaat besar dalam memperlancar mobilitas masyarakat, menghubungkan antardesa, serta mendukung aktivitas perekonomian warga.
Namun, apresiasi terhadap pembangunan tidak berarti pengawasan harus dihentikan.
Justru, semakin besar anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah, semakin besar pula tanggung jawab seluruh pihak untuk memastikan kualitas pekerjaan benar-benar sesuai dengan perencanaan.
Pembangunan yang baik bukan hanya terlihat selesai secara fisik, melainkan harus memenuhi standar mutu, memiliki daya tahan yang layak, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.DPUPP, PPK, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Diminta Transparan
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPUPP Kabupaten Situbondo, konsultan pengawas, maupun kontraktor pelaksana CV Universal Mediterian Sejahtera belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan terkait dugaan tersebut.
Brantas News ID membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak DPUPP, PPK, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah. Apakah dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis secara terbuka?
Sebab, pengawasan proyek APBD bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap kontraktor. Ini menyangkut tanggung jawab terhadap uang rakyat.
Jika pekerjaan terbukti tidak sesuai kontrak, harus ada tindakan nyata. Jika sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan harus dibuka secara transparan. Jangan sampai pengawasan hanya menjadi formalitas, sementara kualitas pembangunan justru luput dari perhatian.
Pewarta: Tim Brantas News ID
