SITUBONDO | BRANTASNEWS.ID – Persoalan administrasi balik nama sertifikat rumah hasil lelang eksekusi yang diselenggarakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Situbondo menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perjuangan Rakyat Situbondo.
Ketua LSM Perjuangan Rakyat Situbondo, Rahmad Hartadi, mendesak Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Situbondo bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk segera memberikan kejelasan atas kendala yang dialami pemenang lelang dalam proses peralihan hak kepemilikan tanah dan bangunan tersebut.
Menurut Rahmad, persoalan ini diduga berkaitan dengan perbedaan penafsiran mengenai kewajiban perpajakan yang menjadi persyaratan dalam proses administrasi balik nama sertifikat. Kondisi tersebut dinilai telah menimbulkan ketidakpastian bagi pemenang lelang yang telah menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan lelang.
Ia menegaskan, pemenang lelang yang telah memenuhi persyaratan dan kewajiban pembayaran seharusnya memperoleh kepastian hukum atas objek yang dimenangkannya.
“Kami mempertanyakan mengapa proses balik nama sertifikat masih terkendala. Persoalan penagihan atau penafsiran kewajiban pajak jangan sampai menghambat hak pemenang lelang apabila seluruh persyaratan hukum dan administrasi telah dipenuhi,” tegas Rahmad Hartadi.
Lebih lanjut, Rahmad menilai perlu ada koordinasi yang jelas antara pihak BRI Cabang Situbondo, KPP Pratama, dan BPN Situbondo agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
Menurutnya, setiap instansi harus memberikan penjelasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masyarakat tidak menjadi korban ketidakjelasan prosedur administrasi.
LSM Pertanyakan Kepastian Hak Pemenang Lelang
Rahmad juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengikuti proses lelang resmi. Sebab, lelang bukan sekadar transaksi jual beli, melainkan proses hukum yang harus memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat.
Ia meminta BPN Situbondo menjelaskan secara terbuka apa saja persyaratan yang masih belum terpenuhi, termasuk apabila terdapat persoalan perpajakan yang menjadi dasar tertundanya proses peralihan hak.
“Jangan sampai masyarakat sudah memenangkan lelang, sudah mengeluarkan uang, tetapi ketika hendak memperoleh kepastian hak atas sertifikat justru menghadapi persoalan yang tidak kunjung selesai. Kalau memang ada kekurangan administrasi, sampaikan secara tertulis dan jelaskan dasar hukumnya,” ujarnya.
LSM Perjuangan Rakyat berharap BPN Situbondo dan KPP Pratama segera duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, proses balik nama sertifikat diminta segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Bukan Sekadar Lelang, Kepastian Hukum Harus Diberikan
Persoalan ini menjadi perhatian karena kepastian hukum tidak berhenti pada selesainya proses lelang dan pembayaran oleh pemenang. Tahapan administrasi peralihan hak juga harus mendapatkan penyelesaian yang transparan, terukur, dan sesuai peraturan.
Publik pun menunggu penjelasan resmi dari BRI Cabang Situbondo, KPP Pratama, dan BPN Situbondo mengenai penyebab kendala tersebut, termasuk dasar hukum dan persyaratan yang masih harus dipenuhi.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak BPN Situbondo, KPP Pratama, maupun BRI Cabang Situbondo belum dimuat dalam pemberitaan ini. Redaksi BrantasNews.id membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan informasi.
Sebab, kepastian hukum bagi pemenang lelang merupakan hal penting yang harus dijamin melalui prosedur yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
