SITUBONDO BrantasNews.id Keberadaan sejumlah stan di kawasan Pasar Mimbaan, Kabupaten Situbondo, yang dilaporkan telah bertahun-tahun tidak beroperasi menjadi perhatian. Stan-stan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk aktivitas perdagangan tersebut justru terlihat tertutup dan tidak produktif.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pengelolaan fasilitas pasar milik pemerintah daerah. Sebab, ketika stan tidak digunakan dalam waktu lama, bukan hanya aktivitas ekonomi yang terhambat, tetapi peluang pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpotensi hilang.
Salah seorang pedagang kopi di dalam Pasar Mimbaan mengungkapkan, alasan yang selama ini terdengar dari sejumlah pengguna stan adalah kondisi pasar yang sepi dan minim pengunjung.
Namun, menurutnya, apabila memang pengguna stan sudah tidak berminat untuk berjualan, seharusnya fasilitas tersebut dikembalikan kepada pemerintah daerah agar dapat ditawarkan atau dialokasikan kepada pedagang lain yang membutuhkan tempat usaha.
Kalau memang sudah tidak mau dibuka atau digunakan, seharusnya diserahkan kembali kepada pemerintah. Masih banyak kemungkinan pedagang lain yang ingin memanfaatkannya,” ungkap salah seorang pedagang kopi.
Ia juga menilai, membiarkan stan tetap tertutup tanpa aktivitas selama bertahun-tahun bukanlah solusi. Apalagi, fasilitas pasar tersebut memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, jika stan dapat digunakan kembali oleh pedagang lain melalui mekanisme yang sesuai ketentuan, pemerintah daerah berpeluang memperoleh pemasukan dari retribusi pelayanan pasar sesuai peraturan yang berlaku.
Jangan Biarkan Fasilitas Pasar Menjadi Aset Mati
Persoalan ini semestinya menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait, khususnya pengelola pasar dan perangkat daerah yang membidangi perdagangan di Kabupaten Situbondo.
Pemerintah perlu melakukan pendataan menyeluruh terhadap stan-stan yang tidak beroperasi, menelusuri status penggunaannya, serta memastikan apakah pemegang hak pemanfaatan masih memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.
Jika ditemukan stan yang tidak lagi dimanfaatkan, pemerintah perlu mengambil langkah berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan penataan ulang dan pengalokasian kepada pedagang lain secara transparan.
Sebab, fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru dibiarkan tidak produktif tanpa kejelasan pengelolaan.
Di sisi lain, alasan pasar sepi juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu mengevaluasi faktor penyebab minimnya pengunjung, memperbaiki tata kelola pasar, serta menghadirkan langkah konkret untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan.
Pemerintah Jangan Hanya Menunggu, tetapi Harus Bertindak
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar pembiaran atau saling menyalahkan, melainkan langkah nyata pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan stan yang tidak dimanfaatkan tersebut.
Jangan sampai fasilitas pasar terus tertutup selama bertahun-tahun (sebagian di jadikan gudang) sementara pedagang lain membutuhkan tempat untuk mencari nafkah dan pemerintah daerah kehilangan peluang mengoptimalkan pendapatan dari sektor pasar.
Pertanyaannya, sampai kapan stan-stan tersebut akan dibiarkan tidak produktif? Apakah sudah ada pendataan dan evaluasi terhadap penggunaannya?
Pemerintah Kabupaten Situbondo diharapkan segera turun tangan melakukan penertiban dan evaluasi secara transparan, agar Pasar Mimbaan tidak sekadar menjadi bangunan dengan deretan stan, tetapi benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
