SITUBONDO, BrantasNews.Id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Teropong menyoroti lambatnya pembentukan Koperasi Merah Putih di beberapa desa di wilayah Kabupaten Situbondo. Kelemahan koordinasi dan lambannya eksekusi dari jajaran Kepala Desa (Kades) yang beralasan terkendala ketersediaan lahan kini menjadi sorotan tajam.
Sekretaris Jenderal LSM Teropong, Wahyudi, menegaskan bahwa alasan tidak adanya lahan tidak seharusnya menjadi penghambat program strategis yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat tersebut. Ia menganggap dalih keterbatasan lahan terkesan dibuat-buat dan menunjukkan kurangnya komitmen oknum Kades dalam mendukung program pemerintah.
“Koperasi Merah Putih ini program penting untuk pemberdayaan ekonomi warga. Jika alasan yang muncul selalu klasik—yakni tidak ada lahan—maka ini mencerminkan kinerja Kades yang kurang responsif dan terkesan menunda-nunda,” ujar Wahyudi dalam keterangannya.
LSM Teropong secara terbuka meminta ketegasan dari Bupati Situbondo dan Komandan Kodim (Dandim) 0823/Situbondo untuk mengambil langkah konkret. Tindakan tegas dan supervisi langsung dari pimpinan daerah dianggap mutlak diperlukan agar para Kepala Desa tidak bermain-main dengan komitmen pembangunan di tingkat akar rumput.
“Kami meminta Bupati Situbondo dan Pak Dandim memberikan perhatian khusus serta teguran keras kepada para Kades yang melambatkan proses ini. Lakukan evaluasi kinerja. Jika dibiarkan tanpa tindakan nyata, program pemberdayaan ini hanya akan berhenti di atas kertas,” tambahnya.
Masyarakat menantikan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Kodim 0823/Situbondo untuk memanggil serta memfasilitasi percepatan penyediaan sarana pendukung Koperasi Merah Putih di desa-desa yang masih tertahan.
