SITUBONDO – Persoalan kepastian hak atas rumah yang dimenangkan melalui lelang aset PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Situbondo menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perjuangan Rakyat Situbondo.
Pemenang lelang disebut telah memenuhi kewajibannya sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, dalam proses lanjutan untuk memperoleh kepastian administrasi kepemilikan objek tersebut, muncul kendala yang diduga berkaitan dengan persoalan perpajakan debitur sebelumnya. Minggu (8/11/2026).Objek yang dipersoalkan merupakan rumah di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1059 atas nama Siddik, seluas 380 meter persegi.
Berdasarkan keterangan Ketua LSM Perjuangan Rakyat Situbondo, Rahmad Hartadi, objek tersebut telah dimenangkan oleh Awaliyah melalui proses lelang dengan Risalah Lelang Nomor 274/10.04/2026-01.
Persoalan muncul ketika pemenang lelang berupaya mendapatkan kepastian atas hak kepemilikan dan menyelesaikan administrasi pertanahan. Dugaan adanya tunggakan pajak debitur lama yang masih tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama disebut menjadi salah satu faktor yang perlu ditelusuri lebih lanjut.Informasi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab antara kewajiban perpajakan debitur sebelumnya dan kewajiban pihak yang telah memenangkan lelang.Rahmad Hartadi:
Hak Pemenang Lelang Harus Mendapat KepastianKetua LSM Perjuangan Rakyat Situbondo, Rahmad Hartadi, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal persoalan tersebut. Ia menilai pemenang lelang yang telah mengikuti mekanisme resmi dan memenuhi kewajibannya harus memperoleh perlindungan serta kepastian hukum.Menurut Rahmad, pelaksanaan lelang rumah tersebut oleh BRI Cabang Situbondo telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.”Lelang rumah berlokasi di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dengan SHM Nomor 1059 atas nama Siddik, luas 380 meter persegi, dimenangkan oleh Awaliyah berdasarkan Risalah Lelang Nomor 274/10.04/2026-01. Pemenang lelang tersebut sah. Lelang yang diselenggarakan BRI Cabang Situbondo sudah sesuai prosedur dan undang-undang lelang yang berlaku,” tegas Rahmad.
Ia menyayangkan apabila persoalan administrasi yang berkaitan dengan debitur lama justru berpotensi menghambat pihak yang telah memenangkan lelang secara resmi.”Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Jangan sampai masyarakat yang sudah mengikuti lelang secara sah dan membayar kewajibannya justru menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan administrasi pihak lain,” ujarnya.
Ketentuan Hukum Lelang Menjadi PerhatianDalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan lelang antara lain memiliki landasan melalui Vendu Reglement (Staatsblad 1908 Nomor 189), Vendu Instructie (Staatsblad 1908 Nomor 190), serta ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk pelaksanaan lelang.Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji, dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.Risalah lelang merupakan dokumen autentik yang menjadi dasar penting dalam proses peralihan hak atas objek yang dilelang. Meski demikian, proses pendaftaran peralihan hak tetap harus memperhatikan persyaratan administrasi pertanahan dan status hukum objek tersebut.Dugaan Persoalan Pemblokiran Sertifikat Perlu DitelusuriLSM Perjuangan Rakyat juga menyoroti penerapan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.
Rahmad Hartadi meminta agar status pemblokiran sertifikat, apabila memang terdapat pencatatan blokir, diperiksa secara transparan. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk mengetahui dasar permohonan, jangka waktu pencatatan, serta apakah pemblokiran masih memiliki dasar hukum.Menurutnya, administrasi pertanahan tidak seharusnya menjadi sumber ketidakpastian bagi pemenang lelang apabila persyaratan hukum telah terpenuhi.Namun, status objek juga perlu diteliti secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya penyitaan pajak yang telah dilakukan secara sah sebelum pelaksanaan lelang.Dengan demikian, persoalan tersebut membutuhkan penjelasan resmi dari instansi terkait agar tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.Kewajiban Pajak Debitur Lama dan Pemenang Lelang Perlu DiperjelasPersoalan lainnya adalah pemisahan tanggung jawab perpajakan antara debitur lama dan pemenang lelang.Pemenang lelang memiliki kewajiban yang berkaitan dengan transaksi lelang, termasuk pembayaran harga lelang, bea lelang pembeli, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan.
Sementara itu, kewajiban pajak debitur sebelumnya harus ditangani berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, apabila terdapat tindakan penyitaan atau beban hukum lain yang telah sah dan melekat pada objek sebelum lelang, status serta akibat hukumnya harus diperiksa secara cermat.
Karena itu, diperlukan penjelasan dari BRI, BPN, dan KPP Pratama untuk memastikan apakah kendala yang dialami pemenang lelang berkaitan dengan tunggakan pajak pribadi debitur, status objek, atau persoalan administrasi lainnya.LSM Perjuangan Rakyat Adukan Persoalan ke Pemerintah PusatSebagai tindak lanjut, LSM Perjuangan Rakyat Situbondo menyatakan telah menyampaikan pengaduan kepada sejumlah instansi pemerintah pusat, di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Presiden Republik Indonesia.
Pengaduan tersebut dimaksudkan untuk meminta perhatian dan pemeriksaan terhadap dugaan persoalan administrasi yang dinilai berpotensi menghambat kepastian hak pemenang lelang.LSM Perjuangan Rakyat juga berencana melakukan investigasi dan koordinasi dengan BRI Cabang Situbondo, BPN, serta KPP Pratama guna memperoleh penjelasan mengenai kronologi dan dasar hukum yang menjadi kendala dalam proses tersebut.
Rahmad berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut dan masyarakat yang mengikuti lelang melalui mekanisme resmi mendapatkan kepastian hukum.
Jangan sampai masyarakat yang sudah membeli aset melalui lelang resmi justru kehilangan kepastian hukum. Kami meminta semua pihak menjalankan aturan sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika memang terdapat dugaan pelanggaran administrasi, harus diperiksa secara transparan dan profesional,” pungkasnya.Hingga berita ini ditulis, penjelasan resmi dari BPN dan KPP Pratama Situbondo mengenai dugaan hambatan administrasi, status objek, serta dasar hukum yang digunakan masih perlu dikonfirmasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi BRI Cabang Situbondo, BPN, KPP Pratama, maupun pihak terkait lainnya demi memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.(Redaksi)
