SITUBONDO — Kepastian hukum bagi masyarakat pembeli aset negara via lelang resmi kembali dipertanyakan. Kasus pelik menimpa Awaliyah, pemenang sah lelang eksekusi rumah jaminan bank melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Situbondo. Meski telah melunasi seluruh kewajibannya secara legal, hak kepemilikan atas objek yang dimenangkannya justru digantung akibat sengkarut administrasi dan tunggakan pajak debitur lama.
Objek lelang berupa sebidang tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1059 atas nama Siddik seluas 380 m2 yang berlokasi di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Situbondo tersebut ditetapkan sah atas nama Awaliyah berdasarkan Risalah Lelang No. 274/10.04/2026-01. Namun, saat hendak memproses balik nama di Kantor Pertanahan/BPN Situbondo, proses administrasi justru menemui jalan buntu akibat tersangkut pencatatan tunggakan pajak pribadi debitur lama di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perjuangan Rakyat Situbondo, Rahmad Hartadi, mengecam keras sikap diskresi instansi publik yang dinilai mengorbankan masyarakat beritikad baik.
“Pelaksanaan lelang oleh BRI Cabang Situbondo sudah sah demi hukum dan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Pemenang lelang yang sudah bayar lunas jangan dijadikan korban atas dosa pajak debitur lama! Ini preseden buruk bagi perlindungan hukum transaksi negara,” tegas figur yang akrab disapa Songot Hitam tersebut, Minggu (08/11/2026).
Secara teknis pertanahan dan perbankan, lelang Hak Tanggungan berlandaskan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996. Pemenang lelang hanya berkewajiban menyelesaikan pembayaran harga lelang, Bea Lelang Pembeli, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama pembeli.
Di sisi lain, kewajiban pajak pribadi maupun utang pajak debitur lama seharusnya ditagih oleh Fiskus (DJP) melalui mekanisme yuridis tersendiri kepada person debitur, bukan dengan cara menyandera proses administrasi pendaftaran balik nama aset yang sudah berpindah tangan secara sah melalui lelang publik.
LSM Perjuangan Rakyat juga menyoroti dugaan pengabaian dan ketidakjelasan penerapan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Apabila pemblokiran atau catatan sengketa tidak memiliki legalitas yang sah atau telah kadaluwarsa, BPN seharusnya tidak menyandera sertifikat tersebut tanpa dasar hukum yang eksplisit.
Merasa ada indikasi maladministrasi dan ketidakpastian pelayanan publik, LSM Perjuangan Rakyat Situbondo mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat pengaduan resmi secara bersurat ke instansi pusat.
Laporan penanganan kasus ini diteruskan langsung kepada:
- Presiden Republik Indonesia
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika lembaga daerah saling lempar tanggung jawab dan menyumbat hak keperdataan pembeli lelang beritikad baik, biarkan pemerintah pusat yang turun tangan memeriksa jajarannya di daerah,” tambah Rahmad Hartadi.
Sementara itu, pihak BRI Cabang Situbondo menegaskan bahwa proses pelelangan telah dilaksanakan secara terbuka dan sesuai prosedur perundang-undangan. Pihak bank menilai tunggakan pajak personal dari debitur lama merupakan ranah terpisah yang tidak sewajarnya dibebankan kepada pemenang lelang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kantor Pertanahan (BPN) Situbondo maupun KPP Pratama Situbondo masih dimintakan konfirmasi dan klarifikasi resmi mengenai dasar hukum pemblokiran/penolakan berkas balik nama tersebut. Ruang hak jawab tetap terbuka lebar demi menjaga keterbukaan informasi dan keberimbangan berita. (dik)
