JAKARTA – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian serius pemerintah. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menilai tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan mengarah pada dugaan tindakan makar.
Pernyataan itu disampaikan Herindra saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Kedatangannya ke Istana tersebut juga bertujuan menyampaikan sejumlah laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” ujar Herindra.
Herindra tidak memberikan penjelasan lebih jauh ketika ditanya mengenai perkembangan kasus dugaan penyadapan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa terdapat hal penting yang perlu dilaporkan langsung kepada Presiden.
“Saya harus ada yang dilaporkan ke Presiden,” katanya.
Kasus dugaan penyadapan ini sebelumnya diungkap oleh Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan keterangan kepolisian, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, wartawan, serta tokoh masyarakat.
Dalam perkembangan penyidikan, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik juga terus mendalami dugaan praktik penyadapan tersebut, termasuk mekanisme pelaksanaan, penggunaan perangkat, dugaan penghilangan barang bukti elektronik, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Persoalan ini menjadi perhatian penting karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, perlindungan informasi strategis, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Di sisi lain, pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Status tersangka tidak serta-merta menghapus hak setiap pihak untuk memperoleh proses hukum yang adil hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Masyarakat kini menantikan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. Tidak hanya mengungkap dugaan pelanggaran yang terjadi, tetapi juga memastikan motif, pola operasi, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Penegakan hukum dalam perkara ini menjadi ujian penting bagi integritas institusi negara. Sebab, hukum harus berlaku sama bagi siapa pun, tanpa memandang jabatan, pangkat, maupun kedudukan.
Transparansi dan ketegasan aparat menjadi kunci agar perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dapat terungkap secara terang serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
