SITUBONDO — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perjuangan Rakyat di bawah kepemimpinan Hartadi kembali melontarkan kritik tajam dan menggebrak meja birokrasi penegakan hukum agraria di Kabupaten Situbondo. Kali ini, sorotan tajam diarahkan langsung kepada institusi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Situbondo menyusul temuan dugaan praktik maladministrasi dan pelanggaran hukum serius terkait pembuatan Akta Dading di bawah tangan.
Langkah kritis ini diambil menyusul indikasi kuat adanya praktik penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang dilakukan oleh oknum di lingkungan BPN Situbondo. Hartadi selaku Ketua LSM Perjuangan Rakyat menilai bahwa tindakan tersebut bukan sekadar cacat administrasi, melainkan mencederai prinsip-prinsip hukum agraria serta berpotensi merugikan hak-hak keperdataan masyarakat luas.
Dalam praktiknya, Akta Dading (akta perdamaian) yang sah secara hukum seharusnya dibuat di hadapan pejabat yang berwenang atau dikukuhkan melalui putusan/penetapan pengadilan (Akte Van Dading). Namun, temuan di lapangan mengindikasikan adanya celah hukum yang sengaja diciptakan atau difasilitasi oleh oknum tertentu di BPN Situbondo melalui pembuatan akta perdamaian “di bawah tangan”.
LSM Perjuangan Rakyat menilai praktik semacam ini sangat berbahaya karena:
- Melegitimasi Dokumen Tanpa Kekuatan Eksekutorial Mutlak: Dokumen di bawah tangan rentan direkayasa, dipalsukan, atau disalahgunakan untuk melegitimasi pengalihan hak atas tanah tanpa prosedur hukum yang transparan dan akuntabel.
- Potensi Kongkalikong Birokrasi: Adanya indikasi keterlibatan oknum internal BPN memperkuat dugaan bahwa pelayanan publik di instansi pertanahan tersebut telah disusupi kepentingan segelintir pihak yang ingin jalan pintas demi keuntungan pribadi.
- Merampas Rasa Keadilan Masyarakat: Korban dari praktik ini umumnya adalah masyarakat awam yang minim literasi hukum, di mana hak atas tanah mereka tergerus oleh produk hukum abal-abal yang seolah-olah dilegalkan oleh instansi berwenang.
Menyikapi temuan ini, Hartadi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. LSM Perjuangan Rakyat mendesak:
- Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam, audit kinerja, serta memeriksa pejabat dan oknum pegawai BPN Situbondo yang diduga terlibat.
- Transparansi Penanganan Kasus Agraria di Situbondo yang selama ini dinilai tertutup dan kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
- Sanksi Tegas Tanpa Kompromi bagi siapa pun oknum di BPN Situbondo yang terbukti mempermainkan hukum agraria demi kepentingan transaksional.
“Negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah dan oknum birokrat biadab yang memperjualbelikan keadilan di atas penderitaan rakyat. Jika BPN Situbondo bersih, buktikan. Jangan jadikan kantor pertanahan sebagai tempat legalisasi dokumen akal-akalan,” tegas Hartadi dengan nada geram.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas institusi pertanahan di Kabupaten Situbondo. Publik kini menanti langkah nyata dari aparat penegak hukum untuk membongkar tuntas akar permasalahan hingga ke meja hijau, demi mengembalikan marwah keadilan hukum dan kepemilikan tanah yang sah bagi rakyat kecil.












