Berita

Proyek Jalan Gebangan–Tokelan Rp600 Juta Disorot, Ketebalan Aspal Dipertanyakan

×

Proyek Jalan Gebangan–Tokelan Rp600 Juta Disorot, Ketebalan Aspal Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

SITUBONDO , Proyek pemeliharaan jalan ruas Gebangan–Tokelan, Kabupaten Situbondo, yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran lebih dari Rp600 juta, menuai sorotan.

Pekerjaan yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Bidang Bina Marga tersebut dipertanyakan terkait kesesuaian mutu hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.

Sorotan itu disampaikan Heppy, pemerhati publik sekaligus putra daerah Situbondo, setelah melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi pekerjaan di lapangan. Ia menilai, penggunaan anggaran ratusan juta rupiah harus diikuti hasil pekerjaan yang benar-benar memenuhi standar kualitas, bukan sekadar terlihat baik secara kasatmata maupun tertulis dalam laporan administrasi.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan ketidaksesuaian ketebalan lapisan aspal Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC).

Berdasarkan informasi dan estimasi yang disampaikan Heppy, ketebalan lapisan AC-WC dalam spesifikasi pekerjaan disebut sekitar 4 sentimeter. Namun, dari pengukuran lapangan yang diklaim telah dilakukannya, ditemukan angka rata-rata sekitar 3,1 sentimeter.

Selisih tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian dan pembuktian melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang berwenang. Sebab, ketebalan lapisan aspal merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas, kekuatan, serta daya tahan konstruksi jalan.

Perbandingan Kebutuhan Material Ikut DipertanyakanSelain ketebalan aspal, Heppy juga menyoroti perbedaan estimasi kebutuhan material dengan perkiraan realisasi pekerjaan di lapangan.Berdasarkan data yang disampaikannya, kebutuhan material aspal dalam dokumen pekerjaan diperkirakan mencapai 183,31 ton. Sementara itu, estimasi material yang diduga terealisasi di lapangan berada di kisaran 143,06 ton.Apabila perbandingan angka tersebut benar, terdapat selisih sekitar 40,25 ton yang perlu dijelaskan secara terbuka dan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, perbedaan estimasi kebutuhan dan realisasi material belum dapat dijadikan kesimpulan adanya penyimpangan. Perlu dilakukan pencocokan terhadap dokumen kontrak, gambar teknis, volume pekerjaan, bukti pengiriman material, serta hasil pengujian mutu konstruksi.

Baca juga:
KORPRI SITUBONDO SALURKAN SAPI KURBAN KE YPQ Al Maimunah Tenggir Bersama Wakil Bupati Ulfiyah

Jangan Hanya Baik dalam Laporan, Harus Teruji di LapanganHeppy menilai, proyek yang bersumber dari uang rakyat harus mengutamakan kualitas dan keterbukaan.

Pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi maupun dokumentasi pekerjaan, tetapi juga harus memastikan kondisi fisik jalan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah pekerjaan yang dibiayai APBD benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan, termasuk kualitas material, ketebalan lapisan aspal, dan volume pekerjaan.

Anggaran sudah mencapai ratusan juta rupiah. Karena itu, kualitas pekerjaan harus bisa dibuktikan di lapangan. Jangan sampai jalan terlihat mulus, tetapi mutu dan ketahanannya justru menyisakan pertanyaan,”

demikian substansi kritik yang disampaikan.Ia berharap Dinas PUPP Kabupaten Situbondo, khususnya Bidang Bina Marga, tidak mengabaikan temuan awal tersebut dan segera melakukan pemeriksaan teknis secara objektif.

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui pengujian ketebalan lapisan aspal, pengambilan sampel inti atau core drill, serta evaluasi terhadap volume dan mutu material berdasarkan spesifikasi kontrak.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait perlu mengambil langkah sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi dan Pengawasan Menjadi Kunci Hingga berita ini disusun, angka ketebalan dan estimasi kebutuhan material yang disampaikan Heppy masih memerlukan verifikasi melalui pengujian teknis serta klarifikasi dari pihak pelaksana dan instansi terkait.

Pihak Dinas PUPP Kabupaten Situbondo maupun CV SITUBONDO sebagai pelaksana pekerjaan perlu diberikan ruang untuk menyampaikan
penjelasan mengenai spesifikasi, volume, penggunaan material, dan hasil pengawasan pekerjaan tersebut.
Publik tentu tidak sekadar membutuhkan jalan yang tampak mulus saat pekerjaan selesai. Lebih dari itu, masyarakat menginginkan infrastruktur yang kuat, aman, dan memiliki umur layanan sesuai perencanaan.
Sebab, kualitas pembangunan tidak semestinya hanya terlihat bagus di atas kertas. Kualitas sesungguhnya harus dapat dibuktikan ketika diuji langsung di lapangan.