SITUBONDO — Anggaran Rp631.631.726,21 bukan uang recehan yang bisa diperlakukan seperti angka pelengkap laporan. Itu uang rakyat, bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, yang semestinya kembali kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur berkualitas. Namun, hasil pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Ruas Tokelan–Gebangan (R.307), Kecamatan Kapongan, justru menuai kekecewaan.
Di hadapan awak media dan sejumlah elemen LSM, Kepala Desa Gebangan, Joko Sabar, menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil pekerjaan hotmix di wilayahnya.
Kekecewaan itu bukan hanya datang dari kepala desa. Sadik, selaku Sekretaris Satgas Anti Premanisme, juga menyampaikan sorotan serupa.
Bahkan, saat berada di ujung Desa Gebangan, tepatnya di titik finis pekerjaan hotmix, Sadik kembali mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil pekerjaan yang menjadi perhatian tersebut.
Dua suara kekecewaan dari wilayah yang menjadi lokasi pembangunan semestinya cukup untuk membuat pihak terkait berhenti sejenak, melihat kembali hasil pekerjaannya, dan menjawab pertanyaan masyarakat.
Sebab, jangan sampai masyarakat hanya disuguhi papan proyek yang gagah, sementara hasil fisiknya justru mengundang tanda tanya.
PAPAN PROYEK BICARA HOTMIX AC-WC, MASYARAKAT BERHAK MENUNTUT BUKTI MUTU

Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut memiliki rincian:
– Kegiatan: Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Tokelan–Gebangan (R.307).
– Jenis pekerjaan: Hotmix AC-WC.
– Lokasi: Kecamatan Kapongan.
– Volume: 670 meter.
– Sumber dana: APBD 2026.
– Nilai kontrak: Rp631.631.726,21.
– Kontraktor pelaksana: CV. Situbondo.
– Konsultan pengawas: CV. Karya Jalindri.
Angkanya jelas. Nama perusahaan jelas. Jenis pekerjaan juga jelas.
Lantas, apakah kualitas hasil pekerjaan sudah sama jelasnya?
Inilah yang perlu dijawab secara terbuka.
Hotmix AC-WC bukan sekadar urusan menghamparkan aspal hingga jalan berubah warna menjadi hitam. Ada standar teknis yang harus dipenuhi, mulai dari ketebalan, kepadatan, komposisi campuran, suhu penghamparan, hingga volume pekerjaan.
Jangan sampai istilah AC-WC terdengar meyakinkan di atas kertas, tetapi kualitasnya justru membuat masyarakat bertanya-tanya.
KONSULTAN PENGAWAS, JANGAN CUMA JADI NAMA DI PAPAN
CV. Karya Jalindri tercantum sebagai konsultan pengawas. Pertanyaannya, bagaimana pengawasan dilakukan sejak proses pengerjaan hingga pekerjaan dinyatakan selesai?
Apakah ketebalan lapisan sudah diperiksa? Apakah kepadatan dan mutu campuran sudah diuji? Apakah volume pekerjaan benar-benar sesuai dengan kontrak?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan bagian dari kontrol sosial yang wajar terhadap penggunaan uang negara.
Begitu pula CV. Situbondo selaku kontraktor pelaksana. Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai kualitas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo, khususnya Bidang Bina Marga, juga tidak sepatutnya menutup mata terhadap kekecewaan yang muncul di tengah masyarakat.
Rp631 JUTA BUKAN UNTUK MEMBELI PUJIAN
Ironis jika proyek yang dibiayai uang rakyat justru menyisakan kekecewaan dari pihak yang berada di wilayah pembangunan.
Pemerintah tidak sedang membangun jalan menggunakan uang pribadi kontraktor. Tidak pula menggunakan uang pribadi pejabat. Anggaran tersebut berasal dari APBD, yang setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan.
Karena itu, kritik masyarakat jangan dianggap sebagai gangguan. Justru kritik merupakan alarm agar pembangunan tidak berhenti pada formalitas administrasi.
Jangan sampai papan proyek menjadi bagian paling meyakinkan dari sebuah pekerjaan, sementara mutu fisiknya belum mampu menjawab ekspektasi masyarakat.
UJI MUTU, BUKAN SEKADAR SALING KLAIM
Untuk menghindari perdebatan yang hanya berujung pada saling membantah, pemeriksaan teknis secara objektif perlu dilakukan oleh pihak berwenang.
Pengujian ketebalan, kepadatan, serta kesesuaian spesifikasi material dengan dokumen kontrak menjadi langkah penting untuk memastikan apakah pekerjaan tersebut telah memenuhi standar.
Jika memang sesuai spesifikasi, hasil pemeriksaan dapat menjadi bukti sekaligus jawaban atas kritik masyarakat.
Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus ada evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan kontrak serta peraturan yang berlaku.
Kini, pertanyaan publik sederhana tetapi mendasar: Rp631.631.726,21 itu benar-benar menghasilkan jalan berkualitas atau hanya menghasilkan laporan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan?
Jalan tersebut mungkin hanya sepanjang 670 meter. Namun, tanggung jawab terhadap uang rakyat tidak boleh diukur berdasarkan pendek atau panjangnya ruas jalan.
Sebab, uang rakyat tidak membutuhkan pidato pembelaan. Uang rakyat membutuhkan hasil pekerjaan yang bisa diperiksa, diuji, dan dipertanggungjawabkan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi CV. Situbondo, CV. Karya Jalindri, serta Dinas PUPP Kabupaten Situbondo.
Jangan alergi terhadap kritik. Kalau pekerjaan memang berkualitas, biarkan hasil pengujian yang berbicara. Kalau masih ada yang perlu diperbaiki, jangan biarkan masyarakat membayar mahal untuk sebuah kekecewaan.












