Berita

Abaikan UU LP2B dan Perpres 4/2026, Pemkab Disorot Soal Maraknya Izin Perumahan di Atas Lahan Sawah Produktif

×

Abaikan UU LP2B dan Perpres 4/2026, Pemkab Disorot Soal Maraknya Izin Perumahan di Atas Lahan Sawah Produktif

Sebarkan artikel ini

Brantasnews, Situbondo – Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lahan pertanian menuai sorotan tajam. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dinilai mengabaikan regulasi perlindungan lahan pertanian setelah maraknya proyek pembangunan perumahan yang berdiri di atas lahan sawah produktif.

Padahal, merujuk pada kebijakan pemerintah pusat sejak tahun 2019, seluruh hamparan sawah basah beririgasi maupun lahan sawah kering tadah hujan telah dipetakan dan dikunci ke dalam peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Penetapan ini bertujuan mengerem laju penyusutan lahan pertanian akibat ekspansi permukiman dan industri.

Secara hukum, larangan dan pembatasan alih fungsi lahan pertanian telah diatur secara berlapis. Mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU LP2B) yang memuat ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya, hingga aturan terbaru yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Perpres Nomor 4 Tahun 2026 yang diterbitkan untuk menggantikan Perpres 59/2019 secara tegas memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah demi menjamin ketersediaan pangan nasional. Dalam aturan tersebut, baik sawah beririgasi maupun sawah tadah hujan yang masuk dalam peta LSD tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan untuk kepentingan komersial seperti perumahan atau real estate.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berseberangan. Sejumlah pengembang perumahan terpantau leluasa melakukan pengurukan dan mendirikan bangunan di atas hamparan sawah aktif yang masuk dalam zona LSD. Kondisi ini memicu dugaan bahwa Pemkab melalui dinas terkait tetap meloloskan proses perizinan pemanfaatan ruang tanpa mengindahkan status perlindungan lahan tersebut.

“Sejak 2019 sudah jelas mana lahan sawah basah dan tadah hujan yang masuk peta LSD. Ditambah lagi sudah ada UU LP2B dan diperkuat Perpres Nomor 4 Tahun 2026. Kalau pengembang masih bisa bebas membangun perumahan di atas sawah produktif, patut dipertanyakan bagaimana proses penerbitan izin dan pengawasan dari Pemkab,” ujar salah seorang aktivis pemerhati lingkungan, Senin (16/11/2026).

Baca juga:
Hari Lahir Pancasila 2026, Wabup Ulfiyah Serukan Pengamalan Nilai Pancasila dan Penguatan Persatuan Bangsa

Pembiaran terhadap alih fungsi sawah produktif tidak hanya mengancam target swasembada pangan daerah, tetapi juga berpotensi merusak sistem irigasi pertanian di sekitar lokasi proyek serta memicu risiko banjir akibat hilangnya daerah resapan air.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setempat diharapkan untuk segera melakukan audit tata ruang, mengevaluasi izin-izin pengembang yang terbit di atas zona LSD, serta menindak tegas pelanggaran sesuai amanat UU LP2B dan Perpres 4/2026.