Berita

Proyek Jalan Tokelan–Gebangan Disorot, Pengawasan Dinas PUPP Dipertanyakan

×

Proyek Jalan Tokelan–Gebangan Disorot, Pengawasan Dinas PUPP Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

SITUBONDO – Kualitas pekerjaan infrastruktur yang dibiayai menggunakan uang rakyat kembali menjadi sorotan. Kali ini, proyek Pemeliharaan Jalan Ruas Tokelan–Gebangan (R 307) sepanjang 670 meter di Kabupaten Situbondo menuai kritik setelah muncul sejumlah pertanyaan terkait tahapan pelaksanaan pekerjaan pengaspalan hotmix dan efektivitas pengawasannya.

Proyek yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo, Bidang Bina Marga tersebut, dikerjakan oleh CV Situbondo dengan menggunakan anggaran APBD yang disebut mencapai ratusan juta rupiah.

Sorotan datang dari Ketua LPK JATIM DPC Situbondo, Yono. Berdasarkan hasil pemantauan anggota atau timnya di lapangan, sehari setelah pekerjaan hotmix dilaksanakan, terdapat sejumlah hal yang menurutnya perlu dievaluasi secara serius.

Yono menilai, pekerjaan yang menggunakan anggaran negara tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik semata. Setiap tahapan harus mengacu pada spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.

Pengawasan Jangan Sekadar Hadir, tetapi Harus Berani Mengoreksi

Persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya hasil akhir pengaspalan, melainkan juga bagaimana fungsi pengawasan dijalankan selama proses pekerjaan berlangsung.

Yono mempertanyakan sejauh mana keterlibatan pengawas dari Dinas PUPP maupun konsultan pengawas dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar teknis.

Menurut informasi yang diterimanya dari tim pemantau, pengawasan di lokasi terkesan belum maksimal. Bahkan, disebut belum terlihat tindakan korektif yang memadai ketika terdapat tahapan pekerjaan yang dinilai perlu mendapat perhatian.

Meski demikian, penilaian tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan teknis dan klarifikasi dari pihak pelaksana maupun pengawas proyek.

“Pengawasan itu bukan sekadar datang ke lokasi, melihat alat bekerja, kemudian menganggap pekerjaan sudah selesai. Pengawas memiliki tanggung jawab memastikan seluruh tahapan sesuai spesifikasi. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, harus ada tindakan dan evaluasi,” tegas Yono.

Baca juga:
SMAN 1 Panji Meriahkan Kirab Budaya Ancak Agung 2026

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan mengenai perhitungan volume pekerjaan, kebutuhan material, hingga hasil penghamparan hotmix.

Menurutnya, seluruh komponen tersebut seharusnya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta kontrak pekerjaan.

Uang Negara Bukan untuk Pekerjaan Asal Selesai

Yono mengingatkan bahwa proyek infrastruktur bersumber dari APBD merupakan bentuk penggunaan uang publik yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.

Karena itu, kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas, bukan sekadar mengejar target penyelesaian fisik dan administrasi pencairan anggaran.

“Ini uang negara, uang rakyat yang bersumber dari pajak masyarakat. Jangan sampai anggaran bisa dihitung ketika proses pencairan, tetapi ketika masyarakat mempertanyakan volume, material, dan kualitas hasil pekerjaan, justru tidak ada penjelasan yang memadai,” sindirnya.

Ia berharap Dinas PUPP Kabupaten Situbondo tidak menutup mata terhadap kritik masyarakat. Evaluasi lapangan diperlukan untuk memastikan pekerjaan benar-benar memenuhi ketentuan teknis dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pengguna jalan.

Dinas PUPP dan Pelaksana Perlu Berikan Penjelasan

Atas munculnya sorotan tersebut, Dinas PUPP Kabupaten Situbondo, Bidang Bina Marga, konsultan pengawas, serta CV Situbondo selaku pelaksana pekerjaan perlu memberikan penjelasan terbuka.

Beberapa hal yang perlu diperjelas antara lain kesesuaian ketebalan dan kualitas lapisan hotmix, volume pekerjaan sepanjang 670 meter, penggunaan material, metode pelaksanaan, serta hasil pengawasan di lapangan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait perlu melakukan pemeriksaan teknis dan mengambil langkah perbaikan sesuai ketentuan kontrak.

Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Kritik bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

Sebab, pembangunan jalan bukan sekadar soal berapa meter aspal yang telah dihamparkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah kualitasnya sesuai spesifikasi dan apakah uang rakyat benar-benar menghasilkan infrastruktur yang layak, aman, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Baca juga:
SMAN 1 Panji Tanamkan Nasionalisme dan 7 KAIH Lewat Jalan Sehat hingga Market Day

Jangan sampai jalan selesai di atas kertas, tetapi pertanggungjawaban kualitasnya justru menjadi pekerjaan rumah.