Situbondo, Brantas.news
Proyek drainase sepanjang kurang lebih 140 meter di Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, Situbondo, kembali memantik sorotan publik. Minimnya transparansi serta dugaan pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan membuat LSM Teropong geram dan siap membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum.
Kecurigaan menguat ketika tim investigasi LSM Teropong mendatangi lokasi dan mewawancarai para pekerja. Salah seorang pekerja mengaku tidak mengetahui asal-usul maupun sumber anggaran proyek tersebut.
Saya tidak tahu mas proyek ini punya siapa. Saya digaji seratus ribu per hari. Saya juga bukan warga sini,” ujarnya kepada tim investigasi.
LSM Teropong yang diwakili aktivisnya—Wahyudi, Junaidi, Dicky Edwin, SH, dan Karsono—menilai proyek tersebut sarat kejanggalan. Mereka menyebut terdapat sejumlah indikasi pelanggaran mulai dari tidak adanya papan informasi, ketiadaan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja, tidak tersedianya mesin molen, hingga dugaan tidak adanya surduk material.
Selain itu, proyek juga diduga berlangsung tanpa kehadiran konsultan pengawas maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lapangan. Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk lemahnya pengawasan dan berpotensi menyalahi aturan perundang-undangan.
Transparansi proyek ini nol besar. Tidak ada papan informasi, tidak ada pengawasan, dan kami melihat indikasi kuat perbuatan melawan hukum. Ini akan kami sikapi dengan pelaporan resmi,” tegas Wahyudi dengan nada kecewa.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap proyek yang menggunakan anggaran negara—baik APBN, APBD, maupun APBDes—wajib memasang papan informasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo selaku instansi terkait belum memberikan keterangan ataupun konfirmasi.
Pewarta: Tim
