Oleh: Redaksi Brantasnews.id
Dalam negara demokrasi, pers bukanlah corong kekuasaan dan bukan pula lawan pemerintah. Pers adalah mitra strategis yang menjalankan fungsi kontrol sosial demi memastikan setiap penyelenggara negara bekerja sesuai amanah rakyat.
Kemitraan antara pemerintah dan media tidak pernah dibangun atas dasar paksaan. Wartawan tidak dapat dipaksa untuk bermitra dengan siapa pun, begitu pula media tidak dapat dipaksa mengabaikan fakta demi menjaga citra suatu lembaga. Kemitraan hanya akan terjalin dengan baik apabila pemerintah menjalankan tugasnya secara jujur, transparan, profesional, dan amanah.
Masih ada anggapan bahwa setiap pemberitaan yang mengkritik pemerintah merupakan bentuk permusuhan. Anggapan tersebut keliru. Kritik yang disampaikan melalui karya jurnalistik adalah bagian dari fungsi pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kritik yang berbasis fakta bukanlah serangan, melainkan bentuk pengawasan demi kepentingan masyarakat.
Wartawan tidak menulis berdasarkan kebencian, kepentingan pribadi, atau pesanan. Seorang jurnalis bekerja dengan mengumpulkan data, melakukan observasi, mewawancarai narasumber, meminta konfirmasi kepada pihak terkait, serta memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan. Berita disusun berdasarkan fakta yang dilihat, didengar, dan diverifikasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Oleh karena itu, ketika muncul pemberitaan yang dianggap negatif, jangan terburu-buru menyalahkan wartawan. Lihat terlebih dahulu substansi persoalan yang diberitakan. Jika fakta yang disampaikan benar, maka pemberitaan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik. Jika terdapat kekeliruan, setiap pihak memiliki hak memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.
Pemerintah yang bersih tidak perlu takut terhadap kritik. Sebaliknya, pemerintahan yang terbuka justru menjadikan kritik sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pers yang independen dan pemerintah yang berintegritas akan saling menguatkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada akhirnya, tugas wartawan adalah menyampaikan kebenaran berdasarkan fakta, bukan menyenangkan semua pihak. Ketika fakta menunjukkan adanya keberhasilan, media akan memberitakannya sebagai prestasi. Namun ketika fakta menunjukkan adanya dugaan penyimpangan, kelalaian, atau kebijakan yang merugikan masyarakat, media juga memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memberitakannya secara berimbang, akurat, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang berkepentingan.
Pers yang profesional tidak mencari kesalahan. Pers mencari kebenaran. Karena itu, jangan salahkan wartawan ketika fakta berbicara. Yang harus diperbaiki bukanlah beritanya, melainkan persoalan yang menjadi sumber pemberitaan tersebut.
