Lumajang, Jawa Timur– Di tengah kebijakan penataan tenaga non-ASN yang menjadi perhatian nasional, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah tegas dan pro-karyawan yang berbeda dengan pendekatan di beberapa daerah tetangga, termasuk Situbondo. Pemkab Lumajang secara resmi memastikan tidak akan ada tenaga honorer yang dirumahkan. Sebaliknya, seluruh tenaga honorer akan dicarikan formasi yang sesuai agar mereka tetap bisa mengabdi.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini telah menjadi tulang punggung pelayanan publik di Lumajang. Jika di beberapa daerah lain, seperti Situbondo yang sempat mencuatkan isu pengurangan atau penataan ulang tenaga non-ASN secara lebih ketat, Lumajang memilih jalur yang lebih akomodatif.
Bupati Lumajang dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya. “Kami sangat menghargai dedikasi dan kontribusi para tenaga honorer. Mereka adalah bagian penting dari roda pemerintahan daerah yang tidak bisa dipisahkan,” ujar Bupati. “Kami tegaskan, tidak ada istilah ‘dirumahkan’ di Lumajang. Kami akan terus berupaya mencari solusi terbaik, termasuk mencarikan formasi yang tepat agar mereka bisa terus bekerja dan mendapatkan kepastian.”
Langkah strategis ini diambil berdasarkan pertimbangan kebutuhan riil akan sumber daya manusia di lapangan serta pengakuan atas peran vital tenaga honorer dalam memastikan kelancaran operasional berbagai instansi pemerintah. Pemkab Lumajang saat ini tengah melakukan pemetaan ulang kebutuhan dan kompetensi para tenaga honorer. Hal ini dilakukan untuk kemudian disesuaikan dengan formasi yang memungkinkan, baik melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun opsi lain yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kebijakan pro-honorer di Lumajang ini disambut antusias oleh para tenaga honorer, memberikan harapan dan mengurangi kekhawatiran akan masa depan pekerjaan mereka. Diharapkan, kebijakan Lumajang ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola transisi tenaga non-ASN dengan mengedepankan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pelayanan publik.
