SITUBONDO – BrantasNews Kabupaten Situbondo menghadapi persoalan lingkungan yang menunjukkan adanya disfungsi birokrasi. Ketika masyarakat dan relawan di Pantai Wisata Pasir Putih gencar membersihkan sampah, justru salah satu instansi pemerintah, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPP), diduga melakukan praktik pencemaran dengan menghanyutkan sampah ke sungai.
Dugaan serius ini mencuat dari laporan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Situbondo, Bapak Yulianto. Laporan tersebut memuat foto kontainer sampah DLH di tepi sungai yang terlihat kosong melompong, disertai kritik pedas:
Tampak kontainer sampah kosong melompong membuktikan tdk ada kegiatan DPUPP memasukkan sampah… Sampai kapan yang mempunyai tupoksi DPUPP mengelola sampah dengan baik dan benar???????” — Kutipan dari laporan.
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan kelalaian DPUPP ini melalui pesan whatsapp, Kadis LH Situbondo, Bapak Yulianto, hanya memberikan jawaban yang sangat minimalis, yaitu: “DLH sudah menyediakan tempat sampahnya (kontainer).”
Pernyataan Kadis LH menunjukkan bahwa DLH hanya berfokus pada penyediaan sarana, namun gagal dalam fungsi pengawasan dan penegakan agar sarana tersebut (kontainer) digunakan sebagaimana mestinya.
Jawaban tersebut terkesan melempar tanggung jawab penanganan masalah ke instansi lain, tanpa menyentuh akar masalah pencemaran lingkungan yang serius (yaitu dugaan membuang sampah ke sungai).
Kontras antara semangat masyarakat dan birokrasi semakin tajam. Aksi bersih-bersih yang dilakukan pelajar, komunitas, hingga Bupati di Pasir Putih akan menjadi sia-sia jika sumber pencemaran (sampah dari sungai) terus dipasok oleh dugaan kelalaian DPUPP.
Publik menuntut Kadis LH tidak hanya puas dengan sekadar menyediakan kontainer. DLH wajib berkoordinasi tegas dengan DPUPP untuk: Menginvestigasi dan Menghentikan praktik membuang sampah ke sungai. Memastikan kontainer yang sudah disediakan digunakan sesuai tupoksi. Menunjukkan Komitmen bahwa Situbondo serius dalam menjaga lingkungan air dan lautnya, bukan hanya di atas kertas.
Kini, bola panas berada di tangan DLH dan DPUPP. Situbondo menunggu aksi nyata, bukan sekadar alibi penyediaan fasilitas.
