Surabaya, Brantasnews.ID,
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar porsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dinaikkan dari 3 persen menjadi 10 persen. Usulan ini disampaikan sebagai langkah strategis untuk menutup kekurangan anggaran daerah akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp2,8 triliun.
Menurut Khofifah, penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), ditambah berkurangnya pendapatan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), menjadi faktor utama yang menekan fiskal daerah.
“Pemotongan dana transfer daerah untuk Jawa Timur mencapai sekitar Rp2,8 triliun, belum termasuk pengurangan dari opsen pajak kendaraan. Ini tentu berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menjaga layanan publik,” jelas Khofifah di Surabaya, Senin (20/10/2025).
Ia menegaskan, apabila pengurangan dana transfer terus terjadi tanpa adanya kompensasi yang memadai, hal itu berpotensi mengganggu pembiayaan belanja wajib (spending mandatori) di sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
“Oleh karena itu, kami mengusulkan agar DBHCHT dinaikkan menjadi 10 persen untuk membantu menjaga stabilitas fiskal daerah, sehingga program pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat tetap bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, usulan tersebut telah disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat berkunjung ke Surabaya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Menteri Keuangan memberikan respons positif dan meminta Pemprov Jatim menyiapkan data tambahan untuk pembahasan lanjutan.
“Kami sudah sampaikan datanya, dan beliau merespons baik. Ini akan dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian,” tutur Khofifah.
Kenaikan DBHCHT diharapkan dapat menjadi solusi jangka menengah untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah, terutama bagi Jawa Timur yang merupakan salah satu penghasil tembakau dan rokok terbesar di Indonesia.
