SITUBONDO Pemerintah Kabupaten Situbondo memperkuat langkah mitigasi bencana banjir bandang melalui Focus Group Discussion (FGD) pengendalian banjir yang digelar di Pendopo Pate Alos, Kecamatan Besuki, Senin (25/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyusun langkah konkret penanganan banjir secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai akademisi, pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat.
FGD tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Situbondo, , dan dihadiri Wakil Rektor III sebagai bentuk kolaborasi dalam penguatan mitigasi bencana di wilayah barat Kabupaten Situbondo yang selama ini rawan terdampak banjir bandang.
Dalam sambutannya, Ulfiyah menegaskan bahwa forum diskusi tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Menurutnya, FGD harus mampu menghasilkan langkah nyata yang dapat segera diterapkan untuk meminimalkan risiko bencana di masyarakat.
“Forum ini harus melahirkan output yang konkret dan dapat dijalankan bersama untuk penanganan banjir di Situbondo, khususnya di wilayah barat,” tegasnya.
Wabup Ulfiyah memaparkan empat poin utama yang harus menjadi hasil dari forum tersebut. Pertama, pembaruan peta risiko banjir hingga tingkat RT dan RW guna mengetahui titik rawan, kebutuhan pembangunan tanggul, normalisasi sungai, hingga penerapan biopori di lingkungan masyarakat.
Kedua, pembangunan sistem peringatan dini yang inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas serta warga di kawasan pegunungan yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi saat bencana terjadi.
Ketiga, perlunya pembagian peran yang jelas antarinstansi dan elemen masyarakat, mulai dari wilayah hulu yang melibatkan Perhutani dan warga sekitar, wilayah tengah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama Balai Besar Wilayah Sungai, hingga wilayah hilir yang melibatkan pemerintah kecamatan, desa, serta masyarakat setempat.
Sementara poin keempat adalah penyusunan rencana aksi jangka pendek menjelang puncak musim hujan, serta program jangka panjang yang nantinya diintegrasikan dalam dokumen RPJMD dan APBD Tahun 2027.
Selain menekankan aspek teknis penanganan bencana, Ulfiyah juga mengingatkan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana.
“Banjir bukan hanya persoalan alam, tetapi juga menjadi pengingat agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Mulai dari tidak membuang sampah ke sungai, menghentikan penebangan liar, hingga menghidupkan kembali budaya gotong royong,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh peserta FGD menyampaikan kondisi lapangan secara terbuka agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
“Hasil rekomendasi dari forum ini nantinya akan menjadi dasar kebijakan dan tindak lanjut Organisasi Perangkat Daerah terkait,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo, , menyampaikan bahwa penanganan bencana ke depan tidak bisa lagi hanya bergantung pada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dan yang diteruskan dalam bentuk kerja sama antara BPBD dan pihak kampus.
“Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanganan bencana, sehingga langkah mitigasi bisa dilakukan secara lebih cepat dan efektif,” kata Timbul Surjanto.
Ia menjelaskan Kecamatan Besuki dipilih sebagai lokasi FGD karena wilayah tersebut menjadi salah satu kawasan dengan dampak banjir bandang paling besar di Kabupaten Situbondo.
Forum itu juga melibatkan berbagai unsur, mulai akademisi, birokrasi, legislatif, , , relawan lingkungan, Perhutani, masyarakat lokal, hingga sektor swasta seperti PT POMI.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami langkah penyelamatan diri saat bencana terjadi, sehingga korban jiwa maupun kerugian material dapat diminimalkan.
